Categories
Artikel Berita

Beda Versi Penerima Bantuan BLT Kemensos, Kemendes, dan Pemerintah

Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga terdampak Covid-19 mulai diturunkan ke masyarakat. Hampir semua lokasi ada fenomena yang menarik yaitu dalam proses pembagiannya ada beberapa masyarakat yang merasa tidak adil, karena tidak turut mendapatkan bantuan BLT sebesar Rp600 ribu.

Berikut beberapa versi yang dikutip dari media online sebagai pembanding, menurut antara alain dari kemensos, kemendes dan peraturan pemerintah

Menurut kemensos para penerima itu terdiri dari

  • fakir miskin,
  • lansia, dan
  • penyandang cacat.

“Data penerima diambil dari usulan masing-masing wilayah desa berdasarkan data Rencana Bantuan Program Beras Daerah (Rasda) Tahun 2020, karena sebagian besar dana terkena rasionalisasi, dan data Rasda Tahun 2021.” salah satu pernyataan Kepala Dinas Sosial Tala Nor Hidayat seperti dikutip dari Kalse.Prokal

Menurut Kemendes

Menurut Kemendes seperti dikutip dari Okezone kriteria penerima diambil dari mereka yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian utama. Dengan catatan nama calon penerima ada dan belum dapat bantuan maka yang bersangkutan akan menerima BLT dana desa.

“Biasanya golongan ini antara lain sopir, tukang batu, kuli bangunan yang tidak mendapatkan penghasilan karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB),” ujar dia pada telekonferensi, Senin (27/4/2020). Seperti dikutip dari Okezone

Menurut Pemerintah

Setidaknya ada 14 kriteria yang harua ada bagi penerima amanfaat bantuan adari pemerintah antara lain :

  1. luas lantai <8m2/orang,
  2. lantai tanah/bambu/kayu murah;
  3. dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester;
  4. buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain,
  5. penerangan tanpa listrik,
  6. air minum dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan, 
  7. bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah;
  8. konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali per minggu,
  9. satu setel pakaian setahun;
  10. makan 1-2 kali per hari;
  11. tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik;
  12. sumber penghasilan KK petani berlahan <500m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah kurang dari Rp 600 ribu per bulan;
  13. pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD,
  14. dan terakhir: tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu. 

Demikian sedikit uraian “Beda Versi Penerima Bantuan BLT Kemensos, Kemendes, dan Pemerintah,“semoga bermanfaat. Semoga kita semua tidak termasuk diantaranya.

Categories
Artikel

Grafis Design Pengawasan dan Skema Penyaluran Dana Desa 2020

Memperkuat KInerja Pengawasan Dana Desa
Skema Penyaluran Dana Desa 2020
Pengawsan Dana Desa 2020

Grafis Design Pengawasan Dana Desa dan Skema Penyaluran Dana Desa 2020

Dikutip dari Indonesia Baik ada beberapa informasi grafis yang berguna untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya dana desa bisa disalurkan dengan baik.

Categories
Berita

Menteri Ajak Mahasiswa Awasi Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak mahasiswa secara umum untuk terlibat mengawasi dana desa.

Hal itu disampaikannya saat Menteri Halim saat beri kuliah umum dan pembekalan mahasiswa Universitas Negeri Manado (UNIMA) yang akan KKN di desa-desa.

Menteri Halim menjelaskan, pengawasan dana desa itu penting karena anggarannya besar, tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Nilainya meningkat jadi Rp72 triliun dan dipercepat transfer ke desa, bahkan 40 persen dapat dicairkan pada tahap pertama pada bulan Januari 2020 ini.

“Mahasiswa dan siapapun itu bisa awasi penggunaan dana desa, kalau ada penyelewengan laporkan,” ungkap Menteri Halim di di UNIMA, Tondano Selatan, Minahasa, Jumat (7/2).

Menteri Halim mengatakan, dana desa yang besar itu agar dibelanjakan dengan baik dan tepat guna.

Menteri Halim menekankan agar Kepala Desa tidak menggunakan pihak ketiga saat menggarap proyek pembangunan desa, melainkan melalui padat karya dan transaksinya harus non tunai.

Menteri Halim menginginkan agar dana desa yang besar itu berputar di desa masing-masing, salah satu caranya adalah tidak melibatkan pihak ketiga saat memanfaatkan dana desa.

Kepala Desa cukup memberdayakan masyarakat setempat untuk mengerjakan proyek desa tersebut.

“Konsep dana desa, duit itu digulirkan disitu dan tidak boleh keluar dari desa tersebut, makanya dana desa tidak boleh menggunakan pihak ketiga, melainkan padat karya,” tutur Menteri Halim.

Menteri Halim memaparkan manfaat dana desa sejak pertama digelontorkan pemerintah, jalan-jalan desa mulai membaik, jembatan penghubung antar desa dibangun, pasar desa mulai ramai dan semuanya itu menggunakan dana desa, bahkan hingga pembangun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk membantu masyarakat di pedesaan.

“Ini sudah memasuki tahun kelima, dari fokus dana desa, memanfaatkan dana desa cukup banyak, jalan-jalan desa sudah bagus, irigasi mulai tertata, lembaga PAUD banyak yang didirikan. Inilah produk dana desa selama 5 tahun,” pungkas Menteri Halim.

Categories
Artikel

Dana Desa Capai Rp 72 T, Ketua MPR Dukung Capaian DEWA, DEWI & DEDI

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mendukung gagasan Wakil Presiden KH Maruf Amin agar berbagai desa bisa memaksimalkan penggunaan dana desa. Dana desa harus digunakan untuk mewujudkan Desa Wisata Agro (DEWA), Desa Wisata Industri (DEWI), dan Desa Digital (DEDI).

“Pengucuran dana desa sejak tahun 2015 terbukti mampu meningkatkan kondisi berbagai desa. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal (PDDT) mencatat hingga akhir 2018, jumlah Desa Mandiri sudah mencapai 7,55 persen. Meningkat dari 2.894 desa pada tahun 2014 menjadi 5.559 pada tahun 2018,” ungkap Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2020).

Sedangkan desa tertinggal menurun dari 26,81 persen atau sekitar 19.750 desa pada 2014 menjadi 17,96 persen atau sekitar 13.232 desa pada 2018. Melalui DEWA, DEWI, dan DEDI yang digagas Wapres KH Ma’ruf Amin, diharapkan bisa membuat perekonomian di desa menjadi lebih menggeliat lagi.

Ia menjelaskan, selain bersilaturahmi membahas berbagai masalah ekonomi kebangsaan, Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) juga melaporkan kepada Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin terkait persiapan Dewan Pimpinan Nasional SOKSI menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke-XI di Bali, pertengahan April 2020.

Sekaligus penegasan bahwa sebagai organisasi pendiri Partai Golkar, SOKSI tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden KH Maruf Amin menuntaskan amanahnya hingga 2024.

“Alhamdulilah Wakil Presiden KH Maruf Amin menyatakan akan hadir dalam Munas SOKSI ke-XI di Bali, sebagai wujud apresiasi dan dukungan Wapres terhadap perjuangan SOKSI dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sekaligus Wapres menitipkan amanah agar SOKSI bisa terus menjadi penggerak menyukseskan program ekonomi pembangunan dan sumber daya manusia yang sedang digalakkan pemerintah,” tandas Bamsoet.

Ia menambahkan, Maruf Amin juga mengajak SOKSI ikut serta menjaga stabilitas politik nasional menjelang Pilkada Serentak 2020 yang digelar di 270 daerah pada 23 September 2020.

Ia mengungkapkan bahwa Maruf Amin juga mendorong agar SOKSI, sebagai salah satu organisasi pekerja tertua di Indonesia yang didirikan pada 20 Mei 1960 oleh almarhum Soehardiman, ikut andil dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Kader SOKSI yang tersebar hingga berbagai pelosok desa merupakan modal dan kekuatan sosial bagi SOKSI mewujudkan DEWA, DEWI, dan DEDI.

“Sebelum Wapres mengajak, SOKSI sudah terlebih dahulu berinisiatif mewujudkan gagasan Desa Wisata Agro (DEWA) di Jembrana, Bali. Memanfaatkan lahan sekitar 100 hektar, diharapkan bisa menjadi pilot project bagi berbagai desa lainnya yang ingin mengembangkan DEWA, DEWI, maupun DEDI.

Jika sudah siap berproduksi, SOKSI mengundang Wapres KH Maruf Amin meresmikan DEWA di Jembrana tersebut. Wapres juga menyatakan ketertarikan dan kesediaannya,” pungkasnya.

Dalam APBN 2020, pemerintah sudah mengalokasikan total dana desa mencapai Rp 72 triliun untuk disalurkan ke 74.950 desa. Alokasi tersebut meningkat dari Rp 20,8 triliun pada pertama kali dikucurkan di 2015 hingga 2019 lalu dengan alokasi mencapai Rp 69,8 triliun.

Sumber Detik

Categories
Artikel

Bolehkah Dana Desa untuk Penanganan Bencana, Inilah Jawabanya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jatim memastikan bahwa dana desa bisa digunakan untuk penanganan bencana. Hal ini dengan syarat jika Pemerintah Kabupaten atau Kota belum meng-covernya.

Kepala DPMD Provinsi Jatim

“Di Permendes 20/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwa diatur juga dana desa untuk kegiatan penanggulangan bencana. Mulai dari mitigasi bencana, tanggap darurat bencana hingga kegiatan rehabilitasi pasca bencana. Mekanismenya silakan pemerintah desa yang berwenang menganggarkan di APBDesa.

Kalau belum dianggarkan, bisa di P-APBDes,” kata Kepala DPMD Provinsi Jatim, Mohammad Yasin kepada wartawan di kantornya, Senin (3/2/2020).

Berapa persentase yang dianggarkan di dana desa untuk bencana? “Kalau persentase memang tidak disebutkan dalam Permendes itu dan tergantung kebutuhan,” tuturnya.

Yasin menjelaskan, pada tahun ini sebanyak 7.724 desa di Jatim mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 7,6 triliun. Artinya, ada peningkatan Rp 213 miliar dibandingkan besaran dana desa tahun 2019. Rata-rata setiap desa akan mendapat sekitar Rp 960 juta per tahun. Dan, dicairkan 40:40:20.

“Pada bulan Januari 2020, ada 203 desa dari 7.724 desa di Jatim yang sudah bisa dicairkan dana desanya. Yakni, terdiri dari Madiun 194 desa, Ponorogo 6 desa dan Tulungagung 3 desa. Desa yang lain masih proses. Biasanya dana desa itu cair sekitar April atau Mei, tapi Jatim lebih cepat karena Januari sudah bisa cair,” pungkasnya.

Sumber : BeritaJatim