Categories
Artikel Desa

Pengertian,Tugas, Hak, dan Wewenang Kepala Desa Yang Perlu Diketahui

Pengertian Kepala Desa

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.[1] Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggarakan Pemerintahan Desa, pelaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa . Jabatan kepala desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang dan Indramayu).

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh UU ini.

ilustrasi kepala desa kartun

Pasal 26
Ayat (1)
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penjelasan
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.

c. Memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

d. Menetapkan peraturan desa.

e. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa.

f. Membina kehidupan masyarakat desa

g. Membina ketentramana dan ketertiban masyarakat desa

h. Membina dan meningkatkan perekonimian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.

m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.

b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Penjelasan
Semua cukup Jelas kecuali Huruf c. Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

a. Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

d. Menaati dan menegaskkan peraturan perundang-undangan;

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i. Mengelola keuangan dan aset desa;

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan

p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Penjelasan
Cukup jelas
Pembahasan di DPR

Pembahasan tentang Kepala Desa masuk di dalam rumusan Naskah Akademik RUU Desa. Disebutkan dalam Naskah Akademik, desa menjadi arena politik terdekat bagi relasi antara masyarakat dengan perangkat desa yang menjadi pemegang kekuasaan. Karena desa menjadi sentrum kekuasaan politik, maka Kepala Desa merupakan personifikasi dan representasi pemerintah desa. Tugas penting pemerintah desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Di dalam DIM (Oktober 2012), pengaturan Kepala Desa masuk dalam Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari 19 Pasal (Pasal 22-40). Pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa, BPD, dan Musyawarah Desa diatur dalam Bab tersendiri. Akan tetapi dalam UU Desa, pengaturan Pemerintahan Desa menjadi 42 pasal yang menggabungkan pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa, BPD, dan Musyawarah Desa dalam satu bab, yaitu Bab V Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam proses pembahasan RUU di DPR, rumusan tentang Kepala Desa tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan hanya berkisar pada penggantian istilah, perubahan nomor pasal, dan ada sedikit usulan penambahan pasal. Tidak ada perdebatan yang cukup signifikan dalam pembahasan Kepala Desa oleh fraksi-fraksi. Hanya ada beberapa point saja yang menjadi perdebatan, yaitu:

a. Wewenang Kepala Desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa (pasal 26 ayat (2) huruf c). Dalam rumusan RUU, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa menjadi hak Kepala Desa, bukan wewenang Kepala Desa. Akan tetapi, dalam UU ini hak Kepala Desa hanya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Camat. Perdebatan masalah ini ada pada apakah pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa harus disampaikan kepada Camat?. Sebagian besar fraksi setuju, tetapi Fraksi FPP menyatakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa haruslah menjadi hak mutlak dari seorang Kepala Desa, agar Kepala Desa dapat memilih perangkat desa yang berkompeten dan mampu bekerjasama. Meskipun sebetulnya hal ini tidak bisa dilepaskan dengan kemungkinan adanya nepotisme dalam pengangkatan perangkat desa. Fraksi FPD mengusulkan perlunya dasar hukum yang dipegang oleh Kepala Desa ketika ia memberhentikan perangkat desa. Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan Kepala Desa, misalnya hanya karena persoalan perbedaan pendapat.

Dalam RDPU yang digelar pada tanggal 10 Oktober 2012, H Anwar Maksum dari Forum Wali Nagari Sumatera Barat (Forwana Sumbar) memberikan pandangannya bahwa kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa telah diamputasi oleh RUU desa. Hal ini jelas bertentangan dengan kedudukan desa sebagai self company community yang diakui oleh RUU ini. Oleh karena itu, Forwana merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangannya Kepala Desa, bukan kewenangan Camat berdasarkan usulan Kepala Desa. Untuk menghindari kesewenang-wenangan Kepala Desa, maka perlu diatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melalui PP.

b. Wewenang Kepala Desa dalam menetapkan Perdes (pasal 26 ayat (2) huruf d). Di dalam RUU salah satu kewenangan Kepala Desa adalah menetapkan Peraturan Desa setelah dimusyawarahkan bersama dengan BPD. Fraksi FPD dan FPPP mengusulkan penetapan Perdes oleh Kepala Desa dilakukan setelah dimusyawarahkan dan disepakati bersama dengan BPD. Alasannya bahwa BPD merupakan representasi masyarakat desa, maka kebijakan dan keputusan Kepala Desa harus mendapat persetujuan BPD. Dalam UU Desa, usulan ini tidak masuk. Akan tetapi pasal 55, menyebutkan salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama Kepala Desa.

Pada rapat kerja Pansus tanggal 11 Desember 2013, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan pandangannya di dalam Pendapat Mini DPD terhadap RUU Desa mengenai perlunya pengaturan yang memberi kewenangan kepada lembaga kemasyarakatan untuk menyelesaikan pertikaian antar warga. Kewenangan komunitas tersebut berbeda dengan berbagai kewenangan pembinaan ketertiban dan ketenteraman oleh Desa atau kewenangan penyelesaian sengketa masyarakat oleh Kepala Desa yang merupakan perangkat birokrasi. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan pelanggaran hukum ringan yang melibatkan warga dapat diselesaikan di level komunitas.

Tanggapan

Kepala Desa merupakan representasi pemerintah desa. Ia menjadi aktor penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, tugas, wewenang dan tanggungjawab Kepala Desa diatur secara detail dalam UU Desa. Semangat UU Desa menempatkan Kepala Desa bukan kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa harus mengakar dengan masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas Kepala Desa bukan sekadar menyelenggarakan pemerintahan desa, tetapi ia juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa.

Dilihat dari konstruksi gabungan pemerintahan desa, sebagaimana disebut dalam Penjelasan Umum UU Desa, Kepala Desa menempati posisi sentral. Namun posisi sentral ini bukan tanpa tantangan jika dihubungkan dengan tugas, hak dan kewenangan yang dimilikinya. Misalnya, jika terjadi benturan kepentingan antara masyarakat desa dengan pemerintah kabupaten/kota, bagaimana Kepala Desa menempatkan posisi yang ideal? Apakah ia lebih memihak masyarakat desa atau sebaliknya?

Tugas Kepala Desa dalam UU Desa diatur dalam pasal 26 ayat (1) disebutkan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.

UU Desa ingin membedakan antara tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Kepala Desa. Karena itu, dalam UU Desa pengaturan mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa diatur secara detail. Hal ini berbeda dengan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggabungkan tugas dan kewajiban Kepala Desa diatur dalam satu pasal (pasal 101). Di UU No. 22/1999, terdapat 6 tugas dan kewajiban Kepala Desa, yaitu: 1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; 2) membina kehidupan masyarakat desa; 3) membina perekonomian desa; 4) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 5) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; dan 6) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Beberapa tugas Kepala Desa yang ada dalam UU No. 22/1999 menjadi kewenangan Kepala Desa dalam UU Desa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 22/1999 tidak mengatur secara detail mengenai pengaturan tentang Kepala Desa Pasal 208 menyebutkan: “Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Tetapi, pengaturan lebih jauh tentang tugas dan kewajiban Kepala Desa dapat dilihat dalam PP No. 72/2005 tentang Desa.

 

Wewenang Kepa Desa

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam UU Desa (pasal 26 ayat 2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

Fungsi pemerintahan, meliputi: (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (iii) memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (v) mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.
Fungsi regulasi, meliputi (i) menetapkan APB Desa; dan (ii) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 UU Desa).
Fungsi ekonomi, meliputi: (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
Fungsi sosial, meliputi: (i) membina kehidupan masyarakat Desa; (ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (iii) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
Belasan kewenangan Kepala Desa dalam pasal 26 ayat (2) telah mendukung visi UU Desa yang ingin menciptakan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Akan tetapi, ini sangat tergantung dari kinerja Kepala Desa itu sendiri. Sejauhmana ia dapat menggerakkan, memotivasi, berkomunikasi, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, kapasitas menjadi penting dimiliki oleh seorang Kepala Desa. Sayangnya, kapasitas Kepala Desa maupun perangkat desa tidak menjadi perhatian UU ini. Pasal 26 ayat (3) tentang hak Kepala Desa disebutkan: “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam klausul di atas tidak disebutkan bahwa peningkatan kapasitas menjadi bagian dari hak Kepala Desa. Padahal dalam rumusan Naskah Akademik RUU Desa, kapasitas perangkat desa menjadi salah permasalahan dari penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selama ini Kepala Desa dan perangkat Desa tidak mendapatkan pendidikan dan latihan yang sistematis dan berkelanjutan seperti halnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat yang lain. Tidak diaturnya peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, dapat menjadi hambatan untuk kinerja pemerintahan desa, karena rendahnya kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa.

Mengenai kapasitas ini, Pasal 112 UU Desa memberikan tugas kepada Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa antara lain dengan meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Sutoro Eko (2013) membagi lima bentuk kapasitas Desa (termasuk di dalamnya Kepala Desa) yang perlu dikembangkan dalam rangka membangun otonomi desa. Pertama, kapasitas regulasi (mengatur), yaitu kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan Perdes berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Kedua, kapasitas ekstraksi, yaitu kemampuan mengumpulkan, mengerahkan, dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat desa. Ketiga, kapasitas distributif, yaitu kemampuan pemerintah desa membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Keempat, kapasitas responsif, yaitu kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan. Kelima, kapasitas jaringan dan kerjasama, yaitu kemampuan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraksi.

Categories
Artikel

Wisata di Jakarta Utara dan Kode Pos Desa di Jakarta Utara

Wisata di Jakarta Utara dan Kode Pos Desa di Jakarta Utara.

Kota Administrasi Jakarta Utara adalah nama sebuah kota administrasi di bagian utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pusat Pemerintahannya berada di Koja. Di sebelah utara Jakarta Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur dengan Bekasi, di sebelah selatan dengan Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Di sebelah barat Jakarta Utara berbatasan dengan Tangerang.

Di Jakarta Utara terletak Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa dan Balaikota lama kota Batavia yang sekarang disebut Museum Sejarah Jakarta.

Pemkot Jakarta Utara akan membangun “Giant Sea Wall” untuk mencegah terjadinya banjir rob.

Wisata Jakarta Utara

1. Ancol
2. Pelabuhan Sunda Kelapa
3. Jakarta Islamic Center
4.



Kecamatan Desa Kode Pos
Tanjung Priok Kebon Bawang 14320
Tanjung Priok Papanggo 14340
Tanjung Priok Sungai Bambu 14330
Tanjung Priok Sunter Agung 14350
Tanjung Priok Sunter Jaya 14360
Tanjung Priok Tanjung Priok 14310
Tanjung Priok Warakas 14370
Penjaringan Kamal Muara 14470
Penjaringan Kapuk Muara 14460
Penjaringan Pejagalan 14450
Penjaringan Penjaringan 14440
Penjaringan Pluit 14450
Pademangan Ancol 14430
Pademangan Pademangan Barat 14420
Pademangan Pademangan Timur 14410
Koja Koja (Utara, Selatan) 14210
Koja Lagoa 14270
Koja Rawa Badak Selatan 14230
Koja Rawa Badak Utara 14230
Koja Tugu Selatan 14260
Koja Tugu Utara 14260
Kelapa Gading Kelapa Gading Barat 14240
Kelapa Gading Kelapa Gading Timur 14240
Kelapa Gading Pegangsaan Dua 14250
Cilincing Cilincing 14120
Cilincing Kali Baru 14110
Cilincing Marunda 14150
Cilincing Rorotan 14140
Cilincing Semper Barat 14130
Cilincing Semper Timur 14130
Cilincing Sukapura 14140


Wisata di Jakarta Utara dan Kode Pos Desa di Jakarta Utara

Categories
Artikel

Wisata di Jakarta Pusat dan Kode Pos Desa di Jakarta Pusat

Wisata di Jakarta Pusat dan Kode Pos Desa di Jakarta Pusat

Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah nama sebuah kota administrasi di pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pusat Pemerintahannya berada Menteng. Di sebelah utara Jakarta Pusat berbatasan dengan Jakarta Utara, di sebelah timur dengan Jakarta Timur, di sebelah selatan dengan Jakarta Selatan dan di sebelah barat dengan Jakarta Barat. Jakarta Pusat adalah administrasi terkecil Provinsi DKI Jakarta. Pada zaman Hindia Belanda disebut Batavia Centrum.

Kumpulasn Wisata di Jakarta Pusat

1. Monas
2. Museum Nasional (MUseum Gajah)
3. MAsjid Istiqlal
4. Museum Sumpah Pemuda
5. Taman Ismail Marzuki



Kecamatan Desa Kode Pos
Tanah Abang Bendungan Hilir 10210
Tanah Abang Gelora 10270
Tanah Abang Kampung Bali 10250
Tanah Abang Karet Tengsin 10220
Tanah Abang Kebon Kacang 10240
Tanah Abang Kebon Melati 10230
Tanah Abang Petamburan 10260
Senen Bungur 10460
Senen Kenari 10430
Senen Kramat 10450
Senen Kwitang 10420
Senen Paseban 10440
Senen Senen 10410
Sawah Besar Gunung Sahari Utara 10720
Sawah Besar Karang Anyar 10740
Sawah Besar Kartini 10750
Sawah Besar Mangga Dua Selatan 10730
Sawah Besar Pasar Baru 10710
Menteng Cikini 10330
Menteng Gondangdia 10350
Menteng Kebon Sirih 10340
Menteng Menteng 10310
Menteng Pegangsaan 10320
Kemayoran Cempaka Baru 10640
Kemayoran Gunung Sahari Selatan 10610
Kemayoran Harapan Mulya 10640
Kemayoran Kebon Kosong 10630
Kemayoran Kemayoran 10620
Kemayoran Serdang 10650
Kemayoran Sumur Batu 10640
Kemayoran Utan Panjang 10650
Johar Baru Galur 10530
Johar Baru Johar Baru 10560
Johar Baru Kampung Rawa 10550
Johar Baru Tanah Tinggi 10540
Gambir Cideng 10150
Gambir Duri Pulo 10140
Gambir Gambir 10110
Gambir Kebon Kelapa 10120
Gambir Petojo Selatan 10160
Gambir Petojo Utara 10130
Cempaka Putih Cempaka Putih Barat 10520
Cempaka Putih Cempaka Putih Timur 10510
Cempaka Putih Rawasari 10570


Wisata di Jakarta Pusat dan Kode Pos Desa di Jakarta Pusat

Categories
Artikel

Wisata Surabaya dan Kode Pos Desa di Kota Surabaya Jawa Timur

Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa.

Surabaya memiliki luas sekitar 350,54 km² dengan penduduknya berjumlah 2.765.487 jiwa (2010). Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbangkertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda, serta dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung.

Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan Arek-Arek Suroboyo (Pemuda-pemuda Surabaya) dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai pada masanya.

1. Jalan Tunjungan
2. Hotel Majapahit yang penuh sejarah
3. Monumen Jalesveva Jayamahe
4. Kebon Binatang Surabaya
5. MUseum Kapal Selam
6. Atlantis Land, Disneyland-nya Surabaya



Kecamatan Desa Kode Pos
Asemrowo Asem Rowo 60182
Asemrowo Genting Kalianak 60183
Asemrowo Tambak Sarioso 60184
Benowo Kandangan 60199
Benowo Romokalisari 60192
Benowo Sememi 60198
Benowo Tambak Osowilangun 60191
Bubutan Alon Alon Contong 60174
Bubutan Bubutan 60174
Bubutan Gundih 60172
Bubutan Jepara 60171
Bubutan Tembok Dukuh 60173
Bulak Bulak 60124
Bulak Kedung Cowek 60125
Bulak Kenjeran 60123
Bulak Sukolilo Baru 60122
Dukuh Pakis Dukuh Kupang 60225
Dukuh Pakis Dukuh Pakis 60225
Dukuh Pakis Gunungsari 60224
Dukuh Pakis Pradah Kali Kendal 60226
Gayungan Dukuh Menanggal 60234
Gayungan Gayungan 60235
Gayungan Ketintang 60231
Gayungan Menanggal 60234
Genteng Embong Kaliasin 60271
Genteng Genteng 60275
Genteng Kapasari 60273
Genteng Ketabang 60272
Genteng Peneleh 60274
Gubeng Airlangga 60286
Gubeng Baratajaya 60284
Gubeng Gubeng 60281
Gubeng Kertajaya 60282
Gubeng Mojo 60285
Gubeng Pucang Sewu 60283
Gununganyar Gunung Anyar 60294
Gununganyar Gunung Anyar Tambak 60294
Gununganyar Rungkut Menanggal 60293
Gununganyar Rungkut Tengah 60293
Jambangan Jambangan 60232
Jambangan Karah 60232
Jambangan Kebonsari 60233
Jambangan Pagesangan 60233
Karangpilang Karangpilang 60221
Karangpilang Kebraon 60222
Karangpilang Kedurus 60223
Karangpilang Waru Gunung 60221
Kenjeran Bulak Banteng 60127
Kenjeran Sidotopo/Sidoropo Wetan 60128
Kenjeran Tambak Wedi 60126
Kenjeran Tanah Kali Kedinding 60129
Krembangan Dupak 60179
Krembangan Kemayoran 60176
Krembangan Krembangan Selatan 60175
Krembangan Moro Krembangan 60178
Krembangan Perak Barat 60177
Lakarsantri Bangkingan 60214
Lakarsantri Jeruk 60212
Lakarsantri Lakar Santri 60211
Lakarsantri Lidah Kulon 60213
Lakarsantri Lidah Wetan 60213
Lakarsantri Sumur Welut 60215
Mulyorejo Dukuh Sutorejo 60113
Mulyorejo Kalijudan 60114
Mulyorejo Kalisari 60112
Mulyorejo Kejawen Putih Tambak 60112
Mulyorejo Manyar Sabrangan 60116
Mulyorejo Mulyorejo 60115
Pabean Cantikan Bongkaran 60161
Pabean Cantikan Krembangan Utara 60163
Pabean Cantikan Nyamplungan 60162
Pabean Cantikan Perak Timur 60164
Pabean Cantikan Perak Utara 60165
Pakal Babat Jerawat 60197
Pakal Pakal 60196
Pakal Sumber Rejo 60192
Rungkut Kali Rungkut 60293
Rungkut Kedung Baruk 60298
Rungkut Medokan Ayu 60295
Rungkut Penjaringan Sari 60297
Rungkut Rungkut Kidul 60293
Rungkut Wonorejo 60296
Sambikerep Benowo 60195
Sambikerep Bringin 60218
Sambikerep Lontar 60216
Sambikerep Made 60219
Sambikerep Sambikerep 60217
Sawahan Banyu Urip 60254
Sawahan Kupang Krajan 60253
Sawahan Pakis 60256
Sawahan Petemon 60252
Sawahan Putat Jaya 60255
Sawahan Sawahan 60251
Semampir Ampel 60151
Semampir Pegirian 60153
Semampir Sidotopo 60152
Semampir Ujung 60155
Semampir Wonokusumo 60154
Simokerto Kapasan 60141
Simokerto Sidodadi 60145
Simokerto Simokerto 60143
Simokerto Simolawang 60144
Simokerto Tambakrejo 60142
Sukolilo Gebang Putih 60117
Sukolilo Keputih 60111
Sukolilo Klampis Ngasem 60117
Sukolilo Medokan Semampir 60119
Sukolilo Menur Pumpungan 60118
Sukolilo Nginden Jangkungan 60118
Sukolilo Semolowaru 60119
Sukomanunggal Putat Gede 60189
Sukomanunggal Simomulyo 60281
Sukomanunggal Simomulyo Baru 60281
Sukomanunggal Sonokwijenan 60189
Sukomanunggal Suko Manunggal 60188
Sukomanunggal Tanjungsari 60187
Tambaksari Dukuh Setro 60138
Tambaksari Gading 60134
Tambaksari Kapasmadya Baru 60137
Tambaksari Pacar Keling 60131
Tambaksari Pacar Kembang 60132
Tambaksari Ploso 60133
Tambaksari Rangkah 60135
Tambaksari Tambaksari 60136
Tandes Balong Sari 60186
Tandes Banjar Sugian / Sugihan 60185
Tandes Karang Poh (Gadel, Tubanan) 60186
Tandes Manukan Kulon 60185
Tandes Manukan Wetan (Bibis, Buntaran) 60184
Tandes Tandes (Kidul, Lor, Gedang Asin) 60187
Tegalsari Dr. Sutomo 60264
Tegalsari Kedungdoro 60261
Tegalsari Keputran 60265
Tegalsari Tegalsari 60262
Tegalsari Wonorejo 60263
Tenggilis Mejoyo Kendangsari 60292
Tenggilis Mejoyo Kutisari 60291
Tenggilis Mejoyo Panjang Jiwo 60299
Tenggilis Mejoyo Tengilis Mejoyo 60292
Wiyung Babatan 60227
Wiyung Balas Klumprik 60222
Wiyung Jajartunggal 60229
Wiyung Wiyung 60228
Wonocolo Bendul Merisi 60239
Wonocolo Jemur Wonosari 60237
Wonocolo Margorejo 60238
Wonocolo Sidosermo 60239
Wonocolo Siwalankerto 60236
Wonokromo Darmo 60241
Wonokromo Jagir 60244
Wonokromo Ngagel 60246
Wonokromo Ngagelrejo 60245
Wonokromo Sawunggaling 60242
Wonokromo Wonokromo 60243


Categories
Artikel

Genteng Surabaya Desa Kelahiran Presiden Soekarno

Bangunan rumah di Pandean Peneleh, Gang IV, Nomor 40, Surabaya, itu terlihat biasa saja. Rumah dengan cat putih berkusen dan berdaun pintu kayu yang dicat biru itu tampak sederhana. Namun siapa yang menyangka jika rumah sederhana ini menyimpan sejarah yang luar biasa.

Di sinilah Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, dilahirkan. Sekira satu abad silam, Koesno, nama kecil Soekarno, lahir di Pandean Peneleh, Gang IV, No. 40, Surabaya—sebuah kampung dengan gang kecil yang berada di pusat kota Surabaya. Gang ini letaknya persis di depan Kali Mas. Mobil tak bisa masuk gang kecil ini, motor pun harus dituntun sejak ujung gang.

Saat itu, ayah Soekarno, Raden Soekemi Sosrodihardjo, dipindahtugaskan dari Singaraja, Bali, sebagai guru di Sekolah Rakyat Sulung Surabaya pada 1900. Soekemi datang ke Surabaya bersama istrinya, Ida Ayu Nyoman Rai Srimben, yang tengah mengandung Soekarno. Mereka pergi ke Surabaya dengan menggunakan kapal. Saat itu, kapal yang mereka tumpangi berlabuh di Kali Mas, tak jauh dari rumah ini. Soekarno sendiri lahir pada 1 Juni 1901.

”Saya menduga sejarah kelahiran Bung Karno itu memang sengaja dikaburkan untuk menjauhkan Soekarno dengan massanya. Orde Baru khawatir kalau Soekarno disebut lahir di Surabaya yang mempunyai jumlah penduduk besar bisa menimbulkan gejolak.”
Namun sejatinya, Soekarno tak lama tinggal di rumah ini. Karena Soekarno kecil kemudian tinggal bersama dengan kakeknya, Raden Hardjokromo, di Tulungagung Jawa Timur. Baru kemudian pada 1915, Soekarno yang telah menyelesaikan pendidikannya di ELS kemudian melanjutkan ke HBS di Surabaya.

Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama H.O.S. Tjokroaminoto. Tjokroaminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat itu, seperti Alimin, Musso, Dharsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muis.

Sementara Blitar, yang selama ini sering disebut-sebut tempat kelahiran Proklamator RI ini, adalah tempat penugasan terakhir Soekemi Sosrodiharjo ketika dipindahkan dari dari Mojokerto dan dipromosikan menjadi penilik pada 1917.

Keterangan bahwa Soekarno terlahir di Surabaya ini berdasarkan dari buku-buku biografi tentang Soekarno, antara lain Soekarno sebagai Manusia (1933) dan Kamus Politik (1950).

Tiga terbitan ensiklopedi juga mendukung argumen tersebut, masing-masing:

  • Ensiklopedia Indonesia 1955, NV Penerbitan W. Van Hoeve Bandung
  • Ensiklopedia Indonesia terbitan PT Ikhtiar Baru (1986)
  • Ensiklopedia Nasional Indonesia, Penerbit Delta Pamungkas Jakarta (1997)

Ada juga beberapa buku lain seperti:

  • Pengukir Jiwa Soekarno karangan Soebagijo IN
  • Bung Karno Putra Sang Fajar karangan Solichin Salam
  • Ayah Bunda Bung Karno karangan Nurinwa Ki. S Hendrowinoto dkk
  • Riwayat Ringkas Penghidupan dan Perjuangan Ir. Soekarno karangan Nasution M.Y
  • Dalam semua buku-buku terbitan itu bahkan sampai mencantumkan jika Soekarno lahir di Pandean, Peneleh Gang IV, Nomor 40, Surabaya.

Tak hanya itu, sejumlah penulis asing juga kerap menuliskan Soekarno sebagai kelahiran Surabaya. Para penulis asing biasanya mengutip sumber arsip di Leiden, Belanda, sebagaimana yang tertulis dalam ijasah dan berkas perkara Soekarno ketika diadili. Sebagian lagi merujuk pada buku Soekarno: Autobiography as Told to Cindy Adams (1996) tulisan Cindy Adams dan Soekarno Mitos dan Realitas tulisan Bob Herring (1986).

Terkait sejarah yang menyebut Soekarno lahir di Blitar sebenarnya merujuk dari data yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Sejarah ABRI pada 1967. Data ini yang kemudian dirujuk oleh Sekretariat Negara. Data ini kemudian dikutip di buku-buku sejarah, terutama terbitan di atas 1967.

Ihwal mengapa bisa sampai keliru soal sejarah tempat kelahiran Soekarno, Peter A. Rohi, seorang jurnalis senior yang tinggal di Surabaya, mengatakan, hingga kini ia belum mengetahui apa penyebab pastinya. Peter yang juga ikut terlibat dalam pelurusan sejarah tempat lahir Soekarno hanya bisa menduga, bahwa itu terkait dengan kepentingan pemerintah Orde Baru saat itu.

“Saya menduga sejarah kelahiran Bung Karno itu memang sengaja dikaburkan untuk menjauhkan Soekarno dengan massanya. Orde Baru khawatir kalau Soekarno disebut lahir di Surabaya yang mempunyai jumlah penduduk besar bisa menimbulkan gejolak. Apalagi arek-arek Suroboyo dikenal punya jiwa patriotis,” kata Peter.

Rumah tempat kelahiran Soekarno kini ditempati oleh seorang warga bernama Jamilah beserta keluarganya. Ia membeli rumah ini sekitar 1990 lalu seharga Rp16 juta. Ia sendiri tak menyangka, jika rumah yang ditempatinya kini adalah rumah kelahiran Proklamator RI.

“Baru sekitar 2009 lalu banyak peneliti yang mulai mendatangi rumah ini,” kata Jamilah.

Rumah ini juga sudah dijadikan sebagai bangunan Cagar Budaya oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak 2013 lalu oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Namun meski sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, kepemilikan rumah seluas 5×14 meter ini masih atas nama Jamilah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, sejak 2014 Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya sudah berusaha membeli rumah kelahiran Bung Karno ini. Pemkot waktu itu bahkan sudah melakukan tawar menawar dengan pihak ahli waris. Namun menurut Agus, pemilik rumah menetapkan harga yang terlalu tinggi yaitu sekitar Rp5 miliar.

“Padahal sesuai dengan appraisal nilainya hanya Rp700 juta, tapi pihak ahli waris meminta jauh di atasnya,” kata Imam.

Alotnya proses jual beli rumah tempat lahir Soekarno ini, disesalkan oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji. Ia mengatakan, ada kepentingan sejarah yang harus diselamatkan oleh Pemkot Surabaya, sehingga tak bisa dinilai dengan appraisal yang biasa.

Sebaliknya, Peter malah menyesalkan pemilik rumah yang menetapkan harga terlalu tinggi. Menurutnya, tak seharusnya pemilik rumah mematok harga yang terlalu tinggi karena rumah itu untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Klise memang. Tapi saya sebagai penganut ajaran Soekarno memegang teguh ajaran Soekarno soal rela berkorban untuk bangsa dan negara,” kata Peter.

 

Sumber Rappler .com