Categories
Artikel Berita

Mahadesa Jembatani UMKM dengan Pasar Digital di NTB

Pada April 2020 lalu, Desa Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi saksi bermulanya ide besar membangun sistem perdagangan berbasis teknologi digital di NTB.

Sistem perdagangan ini diharapkan menjadi jembatan agar produk UMKM di NTB mudah mengakses pasar digital. Semua konsep ini adalah wujud nyata dari Mahadesa, sebuah program infrastruktur ekonomi digital terintegrasi di NTB.

Founder Mahadesa, Sulthon Muhammad, menjelaskan, sejak 2019, Pemprov NTB bekerjasama dengan MAHADESA mengembangkan pembangunan ekonomi daerah dengan menjadikan perusahaan daerah baik BUMD Provinsi, Kabupaten, hingga BUMDES, sebagai pelaku langsung yang mengelola berbagai potensi bisnis di NTB.

Menurut Sulthon Muhammad, infrastruktur ekonomi digital diterjemahkan oleh MAHADESA sebagai sebuah bingkai kerja yang ditopang oleh beberapa hal penting yang wajib ada di daerah tersebut. Hal-hal tersebut meliputi :

1. Jaringan Penjualan dan Distribusi
2. Akses Supply Chain & Demand
3. Akses Financing & Perbankan
4. Resource & Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Sistem Digital Managemen Bisnis
6. Big data Market ( Supply & Demand )

Infrastruktur Ekonomi Digital adalah Sistem Digital Managemen Perdagangan dan Distribusi yang membantu mempermudah setiap wirausaha, pelanggan, principle, distributor, keluarga, UMKM, BUMD, BUMDES, dan partisan yang berkepentingan dalam rantai bisnis di Provinsi NTB untuk mendapatkan layanan yang secara otomatis terhubung satu dengan yang lainnya sesuai kebutuhannya dengan Platform Sistem Digital.

“Sistem digital ini berbentuk aplikasi baik dalam mobile apps ataupun web based dimana semua kegiatan Bisnis bisa dilakukan oleh semua pelaku usaha di atas,” jelasnya.

Menurut Sulthon Muhammad, infrastruktur ekonomi digital memberdayakan keberadaan jaringan pusat perdagangan dan distribusi menjadi lancar dan mudah diakses. Dengan demikian, transaksi ekonomi antara pelaku usaha dengan konsumennya dapat dilakukan dengan mudah.

Setiap Desa, melalui BUMDES sebagai pengelola pusat perdagangan dan distribusi desa dimudahkan dengan adanya fasilitas katalog produk yang memungkinkan produk lokal desa didaftarkan menjadi produk katalog. Kemudian, katalog ini dapat dipasarkan di semua desa di NTB bahkan nasional melalui Jaringan Penjualan dan Distribusi yang dibangun oleh Mahadesa.

Untuk mewujudkan konsep ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah telah memulai dengan membuka pusat perdagangan dan distribusi desa atau trade and distribution center (TDC) Kuripan Utara, Kamis, 23 April 2020 lalu.

Setelah Desa Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya menyusul TDC-TDC di desa dan kelurahan lainnya di provinsi NTB.

Mahadesa adalah rantai bisnis yang dikembangkan oleh PT. GNE untuk memberdayakan desa secara ekonomi, memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai jenis kebutuhannya tanpa harus keluar rumah. Pemesanan kebutuhan, dilakukan melalui sistem di perangkat ponselnya.

BUMDes dalam hal ini dilibatkan sebagai ujung tombak, sekaligus sebagai fasilitator yang akan merekap dan memenuhi pesanan rumah tangga (masyarakat). Masyarakat berbelanja layaknya ke ritel modern, cukup hanya dari rumah melalui fasilitas Mahadesa ini.

Seperti yang dikemukakan oleh Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi, saat ini baru satu desa yang terkoneksi perangkat sistemnya, Kuripan Utara. Selanjutnya menyusul 21 desa lainnya. Dan target tahun 2020 ini, seluruh desa dan kelurahan di NTB yang jumlahnya ribuan, akan menjadi bagian dari jaringan Mahadesa ini.

Sistem bisnis yang dikembangkan GNE dalam program Mahadesa ini yaitu dengan memanfaatkan seluruh BUMDes sebagai perpanjangan tangan untuk melakukan pendataan kebutuhan masing-masing rumah tangga. Kebutuhan tersebut misalnya, sabun, odol, minyak goreng, beras dan sejenisnya yang ada di katalog.

Rekap kebutuhan yang didapat, selanjutnya diteruskan by sistem ke sistem yang ada di PT. GNE. Kemudian,sistem PT. GNE akan menghubungkan langsung ke ke vendor (perusahaan/pabrik) mitra untuk didistribusikan kembali ke rumah tangga pemesan melalui BUMDesnya. Hampir seluruh pabrikan di Pulau Jawa telah menjadi vendor.

“Masyarakat akan mendapatkan kemudahan berbelanja. BUMDes akan dapat keuntungan sebesar 70 persen dari total keuntungan. Rantai ekonomi dan bisnis dari tingkat provinsi, kabupaten/kota kemudian ke desa dan kelurahan akan terbangun kuat. Dan sama-sama akan mendapatkan manfaat ekonomi (keuntungan),” jelas Samsul Hadi.

Selain dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pabrikan, melalui skema Mahadesa ini, GNE juga akan membangun jaringan dengan kelompok-kelompok tani, dan IKM-IKM lokal, agar hasil produksinya dapat dijual ke masyarakat melalui sistem Mahadesa.

Categories
Artikel

Desa Jadi Tulang Punggung Ekonomi dan Masa Depan Bangsa

Desa menjadi tulang punggung ekonomi bangsa saat krisis bangsa akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Sebuah data menyatakan bahwa saat ini lebih dari 75 persen penduduk Indonesia berada di pedesaan.

Oleh karena itu masa depan tidak lagi terletak di kota. Bahkan kota ke depan hanya menjadi penyedia jasa. Sedangkan pusat aktivitas produksi ada di desa.

“Maka yang perlu disiapkan adalah mendorong inovasi dan digitalisasi masuk desa,” seperti dikutip Budiman dalam webinar Dreya Communications, Rabu (12/8/2020). Budiman mencontohkan, dengan menggunakan metode internet of things, datapintar atau blockchain, perangkat desa dapat merekrut anak-anak desa.

Lalu, anak-anak desa yang sukses bekerja di kota dan luar negeri ini dapat menyumbangkan ilmunya secara profesional. “Anak desa yang sedang tinggal di luar negeri juga harusnya bisa didorong menjadi perwakilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes),” tutur dia.

Desa Maju

Tujuannya, mereka dapat menjadi penghubung dengan pasar global. Selain itu, diperlukan pendidikan di berbagai jenjang sangat penting agar warga desa siap menjadi SDM unggul hingga masa datang. Sebagian dana BUMDes dan BUMADes juga bisa dipakai untuk memberi beasiswa kepada warga desa.

Target SDMnya adalah anak desa, remaja desa, dan pemuda serta perangkat desa. Perwakilan International Contact Partner RSM Indonesia, Angela Simatupang mengungkapkan, banyak yang terdampak Covid-19 kembali ke desa. Karena itu, pembangunan antara perkotaan dan pedesaan harus simultan untuk menggerakkan ekonomi.

Desa, sambung Angela, harus menjadi perhatian dalam melaksanakan pembangunan sehingga diperlukan regulasi untuk memfasilitasi masyarakat untuk berproduksi. “Bisa dengan melalui perda,” ungkap dia. Perda ini bentuk keseriusan untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan tarap hidup masyarakat pedesaan.

Sumber Kompas

Categories
Artikel

Daftar Besaran Gaji Kepala Desa, Tertarik ?

Jabatan kepala desa atau kades bisa jadi salah satu profesi idaman bagi sebagian orang. Ini bisa dilihat dari antusiasme dan persaingan ketat perebutan posisi kades dalam setiap Pilkades di sejumlah daerah di Indonesia.

Saat ini, banyak sekali orang-orang di desa yang rela berbondong-bondong mengikuti pemilihan kades, meski terkadang harus merogoh biaya tak sedikit untuk aktivitas kampanye.

Lalu, berapa penghasilan kepala desa? Gaji kepala desa ( gaji kades) sebenarnya sudah diatur pemerintah pusat lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 81 PP tersebut, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa dianggarkan lewat APBDesa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD).

“Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640 setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a,” bunyi Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam ADD sendiri, selain gaji yang diperuntukkan untuk kades (gaji kades), PP tersebut juga mengatur skema dan besaran penggajian untuk posisi sekretaris desa dan perangkat desa lain.

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3). Namun demikian, PP tersebut hanya mengatur terkait besaran minimum gaji yang bisa diperoleh perangkat desa.

Gaji perangkat desa bisa lebih tinggi tergantung dengan kebijakan masing-masing kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota. Baca juga: Mengintip Besaran Gaji Sipir Penjara Lulusan SMA di Kemenkumham Sementara itu, dalam Pasal 100 PP Nomor 11 Tahun 2019, kepala desa juga menerima penghasilan lain selain gaji tetap dari pemerintah.

Pendapatan kades tersebut berasal dari pengelolaan tanah desa. “Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain,” bunyi Pasal 100 ayat (2).

Pengelolaan tanah desa dan pembagian hasilnya untuk gaji kepala desa dan perangkat desa ini diatur dengan peraturan bupati atau wali kota. Tunjangan dari tanah bengkok ini bisa berasal dari pendapatan dari sewa tanah maupun tanah bengkok yang dikelola sendiri.

Dalam ABPDesa, belanja desa sendiri mengatur penggunaan anggaran belanja desa, di mana paling sedikit 70 persen jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa.

Lalu dana tersebut juga dipakai untuk insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW), pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kemudian sisanya, paling banyak 30 persen dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, serta tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Tentang dana desa Dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbagan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah untuk desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Lalu peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Categories
Artikel

Keruwetan Data di Desa

”Bansos Ruwet karena Data”, demikian berita utama Kompas, 4 Juni lalu. Disebutkan, akibat ketidakakuratan data, bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial dan bantuan langsung tunai dari Kementerian Desa PDTT tak tepat sasaran.

Fenomena tersebut jika dilihat dari manajemen pemerintahan, akar masalahnya terletak pada dua hal: 1) status pemerintahan desa itu sendiri, dan 2) hubungan pusat-provinsi-kabupaten/kota-desa.

Pertama, untuk status pemerintahan desa di bawah UU No 6/2014, ahli hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Rosjidi Ranggawidjaja (2013), menyebutnya pemerintahan bayang-bayang. Guru Besar IPDN Sadu Wasistiono (2017) menyebutnya pemerintahan kuasi. Saya sendiri menyebutnya pemerintahan semu.

Schmmitter (1974) menyebutnya satuan korporatisme negara (state corporatism). Argumennya, pemerintah desa bukan pemerintahan sebenarnya, karena kepala desanya bukan pejabat pemerintah (government official) dan perangkat desanya bukan aparatur sipil negara (public servant). Ia hanya organisasi sosial politik bentukan negara yang diberi tugas pemerintahan.

Pemerintah desa di bawah UU No 6/2014 berasal dari organisasi sosial politik zaman penjajahan Belanda yang diatur dalam IGO 1906 dengan sebutan gemente pribumi (inlandsche gemeente).

Rezim Orde Baru melalui UU No 5/1979 menjiplak mentah- mentah pemerintah ku zaman Jepang ini dengan mengubah nomenklatur: dari ku menjadi pemerintahan desa.

Angelino (1931) menjelaskan, gemente pribumi merupakan pemerintahan tidak langsung (indirect rule) karena bukan bagian dari departemen pemerintahan dalam negeri (departement van binnenlands bestuur). Ia berada di luarnya, tetapi di bawah kontrol pejabat pemerintah terbawah: onder district hoofd/asisten wedana. Fungsinya hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat.

Ketika Jepang menggantikan Belanda, gemente pribumi diubah menjadi ku (Osamu Seirei No 27/1942). Struktur organisasinya diubah dan ditambah dengan lembaga kemasyarakatan baru yaitu tonarigumi (RT), aza (RW), heiho (hansip), keibodan (linmas), fujingkai (PKK), dan seinendan (karang taruna). Fungsinya diperluas: tak hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga alat memobilisasi penduduk untuk memenangi perang Asia Timur Raya.

Rezim Orde Baru melalui UU No 5/1979 menjiplak mentah- mentah pemerintah ku zaman Jepang ini dengan mengubah nomenklatur: dari ku menjadi pemerintahan desa. Fungsinya sebagai pelaksana kebijakan pusat dan instrumen memobilisasi penduduk untuk pembangunan desa. Pemerintahan ini diteruskan sampai sekarang (UU No 6/2014).

Pemerintahan bentuk ini tidak mempunya kapasitas dan kapabilitas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang birokratis dan teknokratis karena tidak diselenggarakan oleh aparatur birokrasi profesional.

Petugas mengurus berkas milik warga pada hari terakhir pencairan tahap pertama Bantuan Sosial Tunai dari kemensos di Kantor Pos Kota Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (11/6/2020).

Petugas mengurus berkas milik warga pada hari terakhir pencairan tahap pertama Bantuan Sosial Tunai dari kemensos di Kantor Pos Kota Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (11/6/2020).

Semi terputus

Kedua, hubungan pusat-provinsi-kabupaten/kota adalah hubungan semi terputus sedangkan hubungan pusat-provinsi-kabupaten/kota dengan desa hubungan pemerintahan tak langsung (indirect rule). Hubungan pusat-provinsi-kabupaten/kota semi terputus karena pemerintah pusat tak punya wakil pemerintah pusat yang berasal dari pejabat pamong praja yang ditempatkan di provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagaimana di Perancis dan Belanda, pemerintah pusat punya komisaris/prefet yang memiliki tiga tugas: 1) mengawasi pemerintahan daerah; 2) mengintegrasikan pusat-provinsi-kabupaten/kota-desa dalam satu hierarki; dan 3) mengkoordina -sikan semua instansi vertikal yang beroperasi di wilayahnya. Komisaris/prefet diangkat oleh pemerintah pusat dari pejabat tinggi Kemendagri.

Dalam desain UU No 23/ 2014 ada pejabat yang difungsikan sebagai komisaris/prefet yaitu gubernur dan bupati/wali kota. Namun, pengaturan demikian tak efektif karena gubernur dan bupati/wali kota adalah kepala daerah otonom pilihan rakyat yang berasal parpol yang berbeda-beda. Sebagai pejabat politik pilihan rakyat, gubernur dan bupati/wali kota yang berasal dari parpol lebih dominan sebagai alat daerah otonom daripada sebagai alat pemerintah pusat.

Lagi pula gubernur dan bupati/wali kota sebagai kepala daerah otonom jadi rancu ketika juga diberi tugas mengawasi pemerintahan daerahnya sendiri. Ini “jeruk makan jeruk”: kepala daerah mengawasi pemerintahan daerah yang kepalanya dia sendiri. Dalam keadaan demikian gubernur dan bupati/wali kota juga tak bisa powerfull sebagai koordinator semua instansi vertikal yang beroperasi di wilayahnya.

Keruwetan Data di Desa

Sebagai pejabat politik pilihan rakyat, gubernur dan bupati/wali kota yang berasal dari parpol lebih dominan sebagai alat daerah otonom daripada sebagai alat pemerintah pusat.

Akibatnya, kepala-kepala instansi vertikal di wilayahnya bisa main selonong melaksanakan kebijakan dan proyek atasannya dalam wilayah provinsi dan kabupaten/kota bahkan langsung selonong ke desa tanpa di bawah koordinasi gubernur dan bupati/wali kota. Terjadilah karut-marut penyelenggaraan pemerintahan di provinsi, kabupaten/kota, dan desa karena tiadanya satu garis komando hierarkis dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa (presiden, gubernur, bupati/wali kota, kepala desa).

Dalam konteks inilah terjadi hubungan semi terputus antara pusat-provinsi-kabupaten/kota karena terdapat kerancuan filosofis dan saintis dalam hierarki birokrasi pusat-provinsi-kabupaten/kota. Hubungan pusat-provinsi-kabupaten/kota dengan desa adalah hubungan pemerintahan tak langsung (indirect rule). UU No 6/2014 masih menganut stelsel IGO 1906 yaitu menempatkan pemerintah desa di luar sistem pemerintahan dalam negeri.

Pemerintah desa adalah badan hukum sosial politik yang berdiri sendiri. Sebelum 2014 pemerintah desa di bawah pembinaan Kemendagri (1800-2013), tapi sejak 2014 sampai sekarang di bawah pembinaan Kementerian Desa PDTT dan Kemendagri yang terus berseteru.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan data kemiskinan saat mengikuti rapat gabungan bersama Komisi VIII DPR RI, Kementerian Sosial, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan data kemiskinan saat mengikuti rapat gabungan bersama Komisi VIII DPR RI, Kementerian Sosial, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Dalam praktiknya Kemendagri sebagai induk pemerintahan sudah tak berwibawa karena pemerintah desa lebih banyak dikendalikan Kementerian Desa PDTT yang memegang uang. Di samping itu, semua kementerian dan lembaga pusat bisa main selonong menjatuhkan proyeknya di desa. Kementerian Desa PDTT, Kemensos, Kemenaker, Kementan, BPS, KPU, BKKBN, dan lain-lain bisa langsung nyelonong ke desa.

Misal, proyek Dana Desa, BLT, PKH, dan BLTN diputuskan oleh Kemendes PDTT dan Kemensos di Jakarta kemudian dua kementerian ini langsung potong kompas memobilisasi dan mengontrol kepala desa untuk melaksanakan. Begitu juga dengan proyek bantuan pupuk dari Kementan, proyek pelatihan tenaga kerja dari Kemenaker, proyek pendaftaran pemilih dari KPU, proyek sensus penduduk dari BPS, dan lain-lain. Pemerintah kabupaten/kota hanya melakukan pengawasaan dan koordinasi.

Jadi, manajemen pemerintahan desa tak diselenggarakan dengan sistem manajemen yang terstruktur, hierarkis, sistemik, dan terintegrasi di bawah komando dan kontrol presiden, gubernur, dan bupati/wali kota. Pemerintah desa dicabik-cabik, dipotong kompas, dan diintervensi oleh banyak kementerian sektoral. Kementerian induk dan cabang-cabangnya (Kemendargi, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota) bukan sebagai komandannya tapi hanya penonton aktif.

Dalam praktiknya Kemendagri sebagai induk pemerintahan sudah tak berwibawa karena pemerintah desa lebih banyak dikendalikan Kementerian Desa PDTT yang memegang uang.

Akibatnya pemerintah desa tak punya komandan karena komandannya banyak sekali. Dampaknya, tata kelola pemerintahan desa ruwet dan karut- marut. Demi tertib sistem pemerintahan dan kepatuhan terhadap UUD NRI 1945, sudah waktunya pemerintah desa dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan formal, tidak ditaruh di luar sistem seperti sekarang ala stelsel IGO 1906.

Berdasarkan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 pemerintah desa dijadikan daerah otonom kecil yang bersifat istimewa karena mempunyai susunan asli. Hal ini sesuai rancangan founding fathers: Muhammad Yamin, Soepomo, Muhammad Hatta, dan Soetardjo Kardohadikoesoemo. Dengan demikian pemerintah desa jadi subsistem pemerintahan nasional sebagai bagian dari local self-government formal di dalam naungan NKRI.

Hanif Nurcholis, Guru Besar Universitas Terbuka dan Ketua Dewan Pakar Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara.

Sumber Kompas.ID

Categories
Artikel

Protokol Normal Baru Desa Sesuai Kemendes

Memasuki normal baru Kemendes mengeluarkan pedoman protokol yang bisa diterapkan di setiap desa. Berbagai petunjuk mulai bagaimana melaksanakan padat karya tunai desa, pengunjung pasar, pengunjung wisata, protokal tempat ibadah, hingga bagaimana protokal pelayanan publik.

Protokol Normal Baru Desa Sesuai Kemendes

Protokol Normal Baru Desa Sesuai Kemendes