Categories
Berita

Desa Pesawahan Banyumas Juara 1 Jawa Tengah Kampung Siaga

Desa Pesawahan, Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas menjadi Juara 1 Tingkat Jawa Tengah, Kampung Siaga Candi Bidang Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Banyumas Kombes Pol Whisnu Caraka usai rapat Koordinasi Evaluasi Percepatan Penangangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, pada Senin (14/9/2020) di Pendopo Sipanji Purwokerto.

“Kampung Siaga Candi Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo membawa Polresta meraih juara 1 Kampung Siaga Candi Bidang kesehatan tingkat Polda Jawa Tengah.

Pengumuman juara sekaligus penyerahan penghargaan itu sudah kami terima dari Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, S.H., beberapa waktu lalu,” ujar Kapolresta kepada Tribunbanyumas.com, sebagaimana rilis Selasa (15/9/2020).

Penghargaan dari Kapolda Jawa Tengah kepada Kapolres yang berprestasi, terkait Kampung Siaga Covid-19, meliputi Kategori Bidang Ekonomi dan Pangan, Bidang Kesehatan, Bidang Inovasi dan Kreativitas dan Bidang Keamanan.

Desa Pesawahan yang beberapa waktu lalu dicanangkan sebagai Kampung Siaga Candi memperoleh Juara 1 Bidang Kesehatan.

“Keberhasilan Polresta Banyumas dalam meraih juara 1 Kampung Siaga Candi Bidang kesehatan ini merupakan keberhasilan dari seluruh elemen masyarakat Banyumas yang ikut mendukung program ini,” imbuhnya.

Menurut Kapolresta, penghargaan ini adalah usaha bersama.

Kampung Siaga Candi yang telah dicanangkan, dapat berdampak positif dan dirasakan masyarakat terutama dalam penanganan covid-19 di Banyumas, dimana seluruh elemen masyarakat bisa bersinergi, tangguh dan berdaya.

Bupati Banyumas Achmad Husein menyambut baik prestasi tersebut dan berpesan untuk dipertahankan dan memberi semangat masyarakat Banyumas untuk selalu waspada menghadapi Covid-19.

“Terus pertahankan prestasi tersebut, selalu disiplin dan waspada menghadapi Covid-19 dengan cara gotong royong,” pungkasnya.

Categories
Artikel Berita

Mahadesa Jembatani UMKM dengan Pasar Digital di NTB

Pada April 2020 lalu, Desa Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi saksi bermulanya ide besar membangun sistem perdagangan berbasis teknologi digital di NTB.

Sistem perdagangan ini diharapkan menjadi jembatan agar produk UMKM di NTB mudah mengakses pasar digital. Semua konsep ini adalah wujud nyata dari Mahadesa, sebuah program infrastruktur ekonomi digital terintegrasi di NTB.

Founder Mahadesa, Sulthon Muhammad, menjelaskan, sejak 2019, Pemprov NTB bekerjasama dengan MAHADESA mengembangkan pembangunan ekonomi daerah dengan menjadikan perusahaan daerah baik BUMD Provinsi, Kabupaten, hingga BUMDES, sebagai pelaku langsung yang mengelola berbagai potensi bisnis di NTB.

Menurut Sulthon Muhammad, infrastruktur ekonomi digital diterjemahkan oleh MAHADESA sebagai sebuah bingkai kerja yang ditopang oleh beberapa hal penting yang wajib ada di daerah tersebut. Hal-hal tersebut meliputi :

1. Jaringan Penjualan dan Distribusi
2. Akses Supply Chain & Demand
3. Akses Financing & Perbankan
4. Resource & Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Sistem Digital Managemen Bisnis
6. Big data Market ( Supply & Demand )

Infrastruktur Ekonomi Digital adalah Sistem Digital Managemen Perdagangan dan Distribusi yang membantu mempermudah setiap wirausaha, pelanggan, principle, distributor, keluarga, UMKM, BUMD, BUMDES, dan partisan yang berkepentingan dalam rantai bisnis di Provinsi NTB untuk mendapatkan layanan yang secara otomatis terhubung satu dengan yang lainnya sesuai kebutuhannya dengan Platform Sistem Digital.

“Sistem digital ini berbentuk aplikasi baik dalam mobile apps ataupun web based dimana semua kegiatan Bisnis bisa dilakukan oleh semua pelaku usaha di atas,” jelasnya.

Menurut Sulthon Muhammad, infrastruktur ekonomi digital memberdayakan keberadaan jaringan pusat perdagangan dan distribusi menjadi lancar dan mudah diakses. Dengan demikian, transaksi ekonomi antara pelaku usaha dengan konsumennya dapat dilakukan dengan mudah.

Setiap Desa, melalui BUMDES sebagai pengelola pusat perdagangan dan distribusi desa dimudahkan dengan adanya fasilitas katalog produk yang memungkinkan produk lokal desa didaftarkan menjadi produk katalog. Kemudian, katalog ini dapat dipasarkan di semua desa di NTB bahkan nasional melalui Jaringan Penjualan dan Distribusi yang dibangun oleh Mahadesa.

Untuk mewujudkan konsep ini, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah telah memulai dengan membuka pusat perdagangan dan distribusi desa atau trade and distribution center (TDC) Kuripan Utara, Kamis, 23 April 2020 lalu.

Setelah Desa Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya menyusul TDC-TDC di desa dan kelurahan lainnya di provinsi NTB.

Mahadesa adalah rantai bisnis yang dikembangkan oleh PT. GNE untuk memberdayakan desa secara ekonomi, memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai jenis kebutuhannya tanpa harus keluar rumah. Pemesanan kebutuhan, dilakukan melalui sistem di perangkat ponselnya.

BUMDes dalam hal ini dilibatkan sebagai ujung tombak, sekaligus sebagai fasilitator yang akan merekap dan memenuhi pesanan rumah tangga (masyarakat). Masyarakat berbelanja layaknya ke ritel modern, cukup hanya dari rumah melalui fasilitas Mahadesa ini.

Seperti yang dikemukakan oleh Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi, saat ini baru satu desa yang terkoneksi perangkat sistemnya, Kuripan Utara. Selanjutnya menyusul 21 desa lainnya. Dan target tahun 2020 ini, seluruh desa dan kelurahan di NTB yang jumlahnya ribuan, akan menjadi bagian dari jaringan Mahadesa ini.

Sistem bisnis yang dikembangkan GNE dalam program Mahadesa ini yaitu dengan memanfaatkan seluruh BUMDes sebagai perpanjangan tangan untuk melakukan pendataan kebutuhan masing-masing rumah tangga. Kebutuhan tersebut misalnya, sabun, odol, minyak goreng, beras dan sejenisnya yang ada di katalog.

Rekap kebutuhan yang didapat, selanjutnya diteruskan by sistem ke sistem yang ada di PT. GNE. Kemudian,sistem PT. GNE akan menghubungkan langsung ke ke vendor (perusahaan/pabrik) mitra untuk didistribusikan kembali ke rumah tangga pemesan melalui BUMDesnya. Hampir seluruh pabrikan di Pulau Jawa telah menjadi vendor.

“Masyarakat akan mendapatkan kemudahan berbelanja. BUMDes akan dapat keuntungan sebesar 70 persen dari total keuntungan. Rantai ekonomi dan bisnis dari tingkat provinsi, kabupaten/kota kemudian ke desa dan kelurahan akan terbangun kuat. Dan sama-sama akan mendapatkan manfaat ekonomi (keuntungan),” jelas Samsul Hadi.

Selain dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pabrikan, melalui skema Mahadesa ini, GNE juga akan membangun jaringan dengan kelompok-kelompok tani, dan IKM-IKM lokal, agar hasil produksinya dapat dijual ke masyarakat melalui sistem Mahadesa.

Categories
Berita Desa

Dari Desa Termiskin Menjadi Desa Miliader, Semua Bisa Kalau Mau.

Baru baru ini berita heboh dari kota Santri tepatnya di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mendeklarasikan sebagai salah satu desa Miliader di Indonesia.

Sehingga tidak heran apabila menjadi pemberitaan beberapa media. Diawali dari sebuah postingan kepala desa bernama Abdul Halim yang bernampilan nyentrik dengan rambut gondrong berkeliling menggunakan mobil operasional Alpard yang identik dengan mpbil mewah dan viral di media sosial.

Selama ini belum pernah ada kepala desa di Kabupaten Gresik naik mobil operasional setingkat Gubernur Jawa Timur. Pemerintah Desa Sekapuk juga membeli tiga mobil operasional lainnya, serta mobil ambulans standar Covid-19.

Kelima mobil itu dibeli dari dana pemdes, hasil dari wisata, serta jual beli makanan ringan di stan yang ada di Desa Wisata Setigi Sekapuk yang sempat viral sebelumnya.

Sebuah fakta menarik bahwa tiga tahun lalu Desa Sekapuk Gresik ini tercatat sebagai desa termiskin dan tertinggal di Kabupaten Gresik, tetapi di tangan Kepala Desa Sekapuk yang baru Abdul Halim, desa berpenduduk 6.000 jiwa ini bangkit dari keterpurukan di tengah serangan pandemi COVID-19 dan menjadi desa miliarder.

Pendapatan desa lebih dari Rp 4 miliar dicapai hanya dalam 2,5 tahun. Dana desa juga dipakai untuk membeli 56 unit sepeda listrik, yang dipakai anak-anak untuk sekolah. Terkait pengadaan mobil mewah untuk operasional, sang Kades menjelaskan alasannya.

“Terkait dengan mobil, kita bukan masalah mau dikatakan bergengsi atau berlebihan, tapi itu bagian dari apresiasi dan semangat sekaligus bentuk keseriusan, bahwasanya bisa kita dikatakan desa miliarder dengan kemampuan membayar pajaknya tentunya nanti ke depan mulai dari Pemdes dikasih Alphard, kemudian Bumdes Expander, PKK pakai Nissan matic, kemudian wisatanya double cabin, dan juga untuk fasilitas kesehatan berjalan, mobil ambulans Covid,” ujar Kepala Desa Sekapuk, Abdul Halim.

Desa ini juga mempekerjakan sekitar 700 orang warga yang semula pengangguran. Kepala Desa Sekapuk Gresik berharap para perangkat desa tak berpuas diri. Pencapaian fantastis ini terus dijadikan motivasi untuk mensejahterakan seluruh warga setempat.

Demikian beberapa informasi untuk pembaca sekalian , semoga menginspirasi tempat-tempat lainnya.

Categories
Berita

583 Pilkades di Jabar Gagal Laksanakan Tahun Ini



Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat mengenai Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (PAW) pada 10 Agustus 2020. Di Jawa Barat pun, 583 desa diperintahkan untuk menunda penyelenggaraan pemilihan kepala desa pada 2020.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono, mengatakan, tahun ini yang tadinya akan menyelenggarakan pilkades di Jawa Barat adalah desa di lima kabupaten, yaitu 88 desa di Kabupaten Bogor, 16 desa di Kabupaten Bekasi, 88 desa di Kabupaten Sumedang, 143 desa di Kabupaten Ciamis, dan 248 desa di Kabupaten Cianjur.

“Yang pasti ini harus ditaati, surat perintah dari Kemendagri,” ujar Bambang saat dihubungi, Rabu (12/8/2020).

Menurut Bambang, berdasarkan surat tersebut akan ada arahan selanjutnya terkait dengan kepastian penyelenggaraan pilkades setelah adanya instruksi penundaan tersebut. Bambang mengatakan pihaknya belum mengetahui penyelenggaraan pilkades akan dilaksanakan tahun berikutnya atau tidak.

Sementara itu, pemerintahan desa harus mengacu pada UU No 6/2014 tentang Pemerintah Desa. Dalam undang-undang tersebut disebutkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa jika terjadi penundaan pilkades.

Bambang mengatakan pihaknya akan meneruskan arahan dari Kemendagri tersebut pada pemerintah kota dan kabupaten agar menunda penyelenggaraan pilkades pada 2020.

Surat yang ditandatangani oleh Mendagri tersebut bernomor Nomor 141/4528/SJ. Berikut isi surat tersebut.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang serta menegaskan Surat kami Nomor 141/2577/SJ tanggal 24 Maret 2020 hal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan PAW, disampalkan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan program strategis nasional yang harus didukung oleh seluruh pihak termasuk Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang berpartisipasi dalam Pilkada maupun yang tidak.
  2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 huruf f menjelaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan program strategis nasional, yang artinya pemerintah daerah harus mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara nasional yang aman dan bebas Covid-19, termasuk melakukan tindakan preventif terhadap penyebaran Covrd-19.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam hal terjadi Kebijakan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/ Wali Kota Mengangkat Penjabat Kepala Desa dan pada Pasal 57 Ayat (2) mengatur bahwa Kebijakan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri.
  4. Berkenaan dengan angka 1,2 dan 3. kami minta kepada Saudara untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) sampai selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 dengan tetap menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan di wilayahnya masing-masing.

Sumber Tribunnews

Categories
Artikel

Desa Jadi Tulang Punggung Ekonomi dan Masa Depan Bangsa

Desa menjadi tulang punggung ekonomi bangsa saat krisis bangsa akibat pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Sebuah data menyatakan bahwa saat ini lebih dari 75 persen penduduk Indonesia berada di pedesaan.

Oleh karena itu masa depan tidak lagi terletak di kota. Bahkan kota ke depan hanya menjadi penyedia jasa. Sedangkan pusat aktivitas produksi ada di desa.

“Maka yang perlu disiapkan adalah mendorong inovasi dan digitalisasi masuk desa,” seperti dikutip Budiman dalam webinar Dreya Communications, Rabu (12/8/2020). Budiman mencontohkan, dengan menggunakan metode internet of things, datapintar atau blockchain, perangkat desa dapat merekrut anak-anak desa.

Lalu, anak-anak desa yang sukses bekerja di kota dan luar negeri ini dapat menyumbangkan ilmunya secara profesional. “Anak desa yang sedang tinggal di luar negeri juga harusnya bisa didorong menjadi perwakilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes),” tutur dia.

Desa Maju

Tujuannya, mereka dapat menjadi penghubung dengan pasar global. Selain itu, diperlukan pendidikan di berbagai jenjang sangat penting agar warga desa siap menjadi SDM unggul hingga masa datang. Sebagian dana BUMDes dan BUMADes juga bisa dipakai untuk memberi beasiswa kepada warga desa.

Target SDMnya adalah anak desa, remaja desa, dan pemuda serta perangkat desa. Perwakilan International Contact Partner RSM Indonesia, Angela Simatupang mengungkapkan, banyak yang terdampak Covid-19 kembali ke desa. Karena itu, pembangunan antara perkotaan dan pedesaan harus simultan untuk menggerakkan ekonomi.

Desa, sambung Angela, harus menjadi perhatian dalam melaksanakan pembangunan sehingga diperlukan regulasi untuk memfasilitasi masyarakat untuk berproduksi. “Bisa dengan melalui perda,” ungkap dia. Perda ini bentuk keseriusan untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan tarap hidup masyarakat pedesaan.

Sumber Kompas